Sebagai Kepala Desa Kalirejo, kami memfokuskan pada 3 (tiga) Strategi sebagai pedoman dan arah kebijakan desa :

1. Tata Pemerintahan Desa yang baik ( good govermence )

Penataan kembali manajemen pemerintahan desa yang dinamis mengingat keterbatasan Sumber Daya Perangkat Desa yang ada. Pembagian tugas yang proporsional kepada masing-masing Perangkat Desa sesuai tupoksi masing-masing serta tugas lain yang kami bebankan kepada Perangkat Desa yang bersangkutan harus dilakukan agar tidak terjadi tumpang tindih pekerjaan dan pelayanan pada masyarakat semakin prima.

Koordinasi dengan berbaghai lembaga yang ada baik ditingkat desa maupun kepada system birokrasi diatasnya mutlak untuk dipelihara sehingga hubungan kerja kondusif dan arus penyelenggaraan pemerintahan di desa semakin lancar. Ditingkat desa koordinasi dengan lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi yaitu Badan Permusyawaratan Desa ( BPD ) sebagai salah satu unsur penyelenggara pemerintahan desa wajib untuk dikondusifkan mengingat dalam penentuan arah kebijakan tahunan pemerintah desa sebagaimana tertuang dalam APBDesa juga harus mendapatkan persetujuan dari lembaga tersebut. Secara garis besar arah kebijakan penyelenggaraan pemerintahan Desa Kalirejo di bidang pemnerintahan dapat dijabarkan melalui upaya-upaya sebagai berikut :

  1. Meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat oleh semua aparat Pemerintah Desa.
  2. Mengoptimalkan tugas pokok dan kewajiban aparat desa dengan pembagian tugas yang jelas sehingga tidak terjadi tumpang tindih dalam pekerjaan.
  3. Mewujudkan aparat pemerintah desa yang disiplin, tertib, berwibawa dan bersih dari tindakan yang melanggar peraturan maupun ketentuan sebagai perangkat desa.
  4. Memberlakukan dengan tegas sanksi terhadap perangkat desa yang terbukti melakukan tindaskan yang melanggar peraturan maupun ketentuan sebagai perangkat desa.
  5. Menjalin hubungan yang harmonis dengan perangkat desa, lembaga desa, seperti : BPD, LPMD, RW, RT, tikoh masyarakt serta tokoh agama.
  6. Meningkatkan fungsi dan peran serta lembaga desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai perwujudan pelaksanaan demokrasi.
  7. Mewujudkan tertib administrasi pemerintah desa.
  8. Mengadakan pengisian kekosongan jabatan perangkat desa sesuai susunan Organisasi dan Tata Pemerintah Desa.

2. Pembangunan desa secara dinamis di berbagai bidang.

Sebagai ujung tombak dalam pembangunan di desa guna mencapai kemajuan dan kemandirian masyarakat desa, maka perlu memiliki arah kebijakan di bidang pembangunan. Pembangunan dibidang infra struktur desa harus dilakukan secara bertahap. Hal yang perlu dilakukan guna meningkatkan keuangan desa terkait pembiayaan program pembangunan yaitu dengan menggali berbagai potensi sumber pendapatan dan mengoptimalkan setiap potensi desa dengan menggunakan skala prioritas seperti dibidang pertanian dimana merupakan mata pencaharian utama masyarakat Desa Kalirejo. Peningkatan produksi di bidang pertanian akan berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat yang pada akhirnya nanti juga akan meningkatkan peranserta masyarakat dibidang pembangunan infra struktur dengan swadaya masyarakat yang dikelola program pemberdayaan masyarakat. Secara garis besar arah kebijakan penyelenggaraan pemerintahan Desa Kalirejodi bidang pembangunan dapat dijabarkan melalui upaya-upaya sebagai berikut :

  1. Meningkatkan sarana dan prasarana khususnya dibidang perhubungan seperti pemadatan dan pengerasan jalan, pembangunan jembatan dan lain-lain.
  2. Menyelenggarakan program penghijauan/reboisasi hutan untuk mengantisipasi terjadinya kegundulan hutan.
  3. Mengadakan renovasi / perbaikan gedung Balai Desa Kalirejo, Kantor Desa, Kantor PKK, Kantor BPD dan LPMD.
  4. Meningkatkan kebersihan lingkungan ditingkat RW, RT. Serta kepedulian masyarakat mengenai “kebiasaan hidup sehat”.
  5. Pengadaan sarana pemerintahan desa guna mengoptimalkan kinerja aparat pemerintah serta meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat.
  6. sumber pendapatan masyarakat melaluli perbaikan ekonomi disektor riil serta home industri , inkra, ukm dll, dengan berbagai program pelatihan ketrampilan melalui kader-kader PKK.
  7. Meningkatkan peran serta masyarakat melalui kegitan-kegiatan pemebrdayaan masyarakat.

3. Pembangunan Desa Secara Dinamis Di Bidang Sosial Budaya dan Kemasyarakatan.

Secara garis besar arah kebijakan penyelenggaraan Pemerintahan Desa Kalirejo di bidang kemasyarakatan dapat dijabarkan melalui upaya-upaya sebagai berikut :

  1. Memberikan penyuluhan atau siraman Rohani kepada masyarakat untuk dapat menjalankan Perintah dan menjauhi Larangan agama kepada masyarakat,
  2. Melestarikan budaya daerah terutama kesenian tradisional agar dapat menjadi hiburan masyarakat dan juga sebagai wahana dalam mengembangkan kreatifitas warga.
  3. Membantu pemerintah dalam mendistribusikan bantuan sosial yang ditujukan kepada masyarakat seperti bantuan raskin, serta berperan serta dalam pendataan masyarakat yang berhak mendapatkan jaminan kesehatan ( Sekeskin) dan BLT dan lain-lai,
  4. Meningkatkan kesehatan masyarakat desa khususnya balita dan anak-anak dengan menganjurkan dating ke Posyandu bagi ibu dan anak,
  5. Melestarikan tradisi yang mampu menjaga terciptanya persatuan dan kesatuan di kalangan masyarakat seperti sambatan, sedekah bumi, syukuran dan lain-lain
  6. Mengadakan penyuluhan-penyuluhan guna meningkatkan pengetahuan bagi masyarakat.