Masyarakat merupakan sekumpulan orang yang mendiami daerah tertentu. Manusia memiliki naluri untuk selalu bersama dan berkumpul dengan sesamanya. Dalam perkembangannya muncul berbagai kelompok sosial yang lahir dan terbentuk lembaga-lembaga. Lembaga kemasyarakatan itu berperan penting dalam proses kehidupan suatu kelompok sosial. Dengan mengetahui adanya lembaga-lembaga maka setiap orang dapat mengatur prilakunya menurut kehendak masyarakat.

Menurut  Selo Soemarjan (1964), istilah lembaga kemasyarakatan sebagai terjemahan dari Social Institution, istilah lembaga kecuali menunjukkan kepada suatu bentuk juga mengandung pengertian yang abstrak tentang adanya norma-norma dan peraturan-peraturan tertentu yang menjadi ciri dari lembaga kemasyarakatan itu.

Menurut Soedjono Soekanto (1997), lembaga kemasyarakatan adalah himpunan norma-norma ataun segala tindakan yang berdasarkan pada suatu kebutuhan pokok manusia, himpunan norma tersebut ada dalam segala tindakan serta mengatur manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Koentjaraningrat (1964), mengatakan bahwa lembaga kemasyarakatan merupakan suatu sistem norma khusus yang menata suatu rangkaian tindakan yang berpola guna memenuhi kebutuhan manusia dalam kehidupan bersama, dimana lembaga kemasyarakatan harus mempunyai sistem norma yang mengatur tindakan yang terpolakan serta tindakannya bertujuan untuk memenuhi kebutuhan manusia.

Lembaga Kemasyarakatan di Desa/Kelurahan di wilayah Kabupaten Grobogan diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 8 Tahun 2009. Peraturan ini sebagai pelaksanaan Amanat Pasal 211 UU no 32 Tahun 2004, Pasal 97 PP No 72 tahun 2005. Pengertian lembaga kemasyarakatan menurut PP No 72 Tahun 2005 adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat.

Terminologi Pemberdayaan berasal dari kata “empowerment”, yang mempunyai makna dasar ‘pemberdayaan’, di mana ‘daya’ bermakna kekuatan (power). Bryant & White (1987) menyatakan pemberdayaan sebagai upaya menumbuhkan kekuasaan dan wewenang yang lebih besar kepada masyarakat miskin. Cara dengan menciptakan mekanisme dari dalam (build-in) untuk meluruskan keputusan-keputusan alokasi yang adil, yakni dengan menjadikan rakyat mempunyai pengaruh. Sementara Freire (Sutrisno, 1999) menyatakan empowerment bukan sekedar memberikan kesempatan rakyat menggunakan sumber daya dan biaya pembangunan saja, tetapi juga upaya untuk mendorong mencari cara menciptakan kebebasan dari struktur yang opresif.

Konsep lain menyatakan bahwa pemberdayakan mempunyai dua makna, yakni mengembangkan, memandirikan, menswadayakan dan memperkuat posisi tawar menawar masyarakat lapisan bawah terhadap kekuatan-kekuatan penekan di segala bidang dan sektor kehidupan. Makna lainnya adalah melindungi, membela dan berpihak kepada yang lemah, untuk mencegah terjadinya persaingan yang tidak seimbang dan terjadinya eksploitasi terhadap yang lemah (Prijono dan Pranarka, 1996).

Dalam pandangan Pearse dan Stiefel dinyatakan bahwa pemberdayaan mengandung dua kecenderungan, yakni primer dan sekunder. Kecenderungan primer berarti proses pemberdayaan menekankan proses memberikan atau mengalihkan sebagian kekuasaan, kekuatan atau kemampuan kepada masyarakat agar individu menjadi lebih berdaya. Sedangkan kecenderungan sekunder melihat pemberdayaan sebagai proses menstimulasi, mendorong atau memotivasi individu agar mempunyai kemampuan atau keberdayaan untuk menentukan apa yang menjadi pilihannya (Prijono dan Pranarka, 1996).

Secara umum dalam melaksanakan tugasnya yaitu membantu Pemerintah Desa dan sebagai mitra dalam memberdayakan masyarakat desa, tugas lembaga kemasyarakatan meliputi menyusun rencana pembangunan secara partisipatif; melaksanakan, mengendalikan, memanfaatkan, memelihara dan mengembangkan pembangunan secara partisipatif; menggerakkan dan mengembangkan partisipasi, gotong royong dan swadaya masyarakat; menumbuhkembangkan kondisi dinamis masyarakat dalam rangka pemberdayaan masyarakat.

Secara garis besar perencanaan partisipatif mengandung makna adanya keikutsertaan masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan, mulai dari melakukan analisis masalah mereka, memikirkan bagaimana cara mengatasinya, mndapatkan rasa percaya diri untuk mengatasi masalah, mengambil keputusan sendiri tentang alternatif pemecahan masalah apa yang ingin mereka atasi.

Tiga alasan utama mengapa perencanaan partisipatif dibutuhkan (Conyers, 1991, 154-155), yaitu :

  1. Alasan pertama partisipasi masyarakat merupakan suatu alat guna memperoleh informasi mengenai kondisi, kebutuhandan sikap masyarakat setempat yang tanpa kehadirannya program pembangunan serta proyek-proyek akan gagal.
  2. Alasan kedua adalah bahwa masyarakat akan lebih mempercayai kegiatan atau proram pembangunan jika merasa dilibatkan dalam proses persiapan dan perencanaannya, karena mereka akan lebih mengetahui seluk beluk program tersebut dan akan mempunyai rasa memiliki terhadap program tersebut.
  3. Alasan ketiga adalah karena timbul anggapan bahwa merupakan suatu hak demokrasi bila masyarakat dilibatkan dalam proses pembangunan.

Sehubungan dengan hal tersebut dalam melaksanakan tugasnya, lembaga kemasyarakatan mempunyai fungsi : penampungan dan penyaluran aspirasi masyarakat dalam pembangunan; penanaman dan pemupukan rasa persatuan dan kesatuan masyarakat dalam kerangka memperkokoh Negara Kesatuan Republik Indonesia; peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan pemerintah kepada masyarakat; penyusunan rencana, pelaksanaan, pelestarian, dan pengembangan hasil-hasil pembangunan secara partisipatif; penumbuhkembangan dan penggerak prakarsa, partisipasi, serta swadaya gotongroyong masyarakat; pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan keluarga; dan pemberdayaan hak politik masyarakat. Selanjutnya tugas dan fungsi lembaga kemasyarakatan secara khusus disesuaikan berdasarkan jenis kelembagaannya.

Penguatan Lembaga Kemasyarakaan di Desa dapat dilaksanakan melalui :

Pertama, mendudukkan Lembaga Kemasyarakatan sesuai dengan fungsinya. Lembaga Kemasyarakatan yang dibentuk di desa/kelurahan adalah : Rukun Tetangga (RT); Rukun Warga (RW); Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK); Karang Taruna; Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan (LPMD/K); dan Lembaga Kemasyarakatan lainnya.

Adapun Tugas dan Fungsi Lembaga Kemasyarakatan diatur dalam pasal 26 s/d Pasal 33 Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan No. 8 Tahun 2009yaitu :

  • RT / RW mempunyai tugas membantu Pemerintah Desa dan Lurah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan, berfungsi : Pendataan kependudukan dan pelayanan administrasi pemerintahan lainnya; Pemeliharaan keamanan, ketertiban dan kerukunan hidup antar warga; Pembuatan gagasan dalam pelaksanaan pembangunan dengan mengembangkan aspirasi dan swadaya murni masyarakat ; dan Penggerak swadaya gotong-royong dan partisipasi masyarakat di wilayahnya.
  • TP PKK Desa/Kelurahan mempunyai tugas membantu Pemerintah Desa/Lurah dan merupakan mitra dalam pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan keluarga, meliputi : menyusun rencana kerja PKK Desa/Kelurahan, sesuai dengan hasil Rakerda Kabupaten; melaksanakan kegiatan sesuai jadwal yang disepakati; menyuluh dan menggerakkan kelompok-kelompok PKK Dusun/Lingkungan, RW, RT dan dasa wisma agar dapat mewujudkan kegiatan-kegiatan yang telah disusun dan disepakati; menggali, menggerakan dan mengembangkan potensi masyarakat, khususnya keluarga untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga sesuai dengan kebijaksanaan yang telah ditetapkan; melaksanakan kegiatan penyuluhan kepada keluarga-keluarga yang mencakup kegiatan bimbingan dan motivasi dalam upaya mencapai keluarga sejahtera; mengadakan pembinaan dan bimbingan mengenai pelaksanaan program kerja; berpartisipasi dalam pelaksanaan program instansi yang berkaitan dengan kesejahteraan keluarga di desa/kelurahan; membuat laporan hasil kegiatan kepada TP PKK Kecamatan dengan tembusan kepada Ketua Dewan Penyantun TP PKK setempat; melaksanakan tertib administrasi; dan mengadakan konsultasi dengan Ketua Dewan Penyantun TP PKK setempat. TP PKK Desa/Kelurahan dalam melaksanakan tugasnya berfungsi : penyuluh dan penggerak masyarakat agar mau dan mampu melaksanakan program PKK; dan fasilitator, perencana, pelaksana, pengendali, pembina dan pembimbing Gerakan PKK.
  • Karang Taruna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf d mempunyai tugas menanggulangi berbagai masalah kesejahteraan sosial terutama yang dihadapi generasi muda, baik yang bersifat preventif, rehabilitatif, maupun pengembangan potensi generasi muda di lingkungannya. Karang Taruna dalam melaksanakan tugasnya berfungsi : penyelenggara usaha kesejahteraan sosial; penyelenggara pendidikan dan pelatihan bagi masyarakat; penyelenggara pemberdayaan masyarakat terutama generasi muda di lingkungannya secara komprehensif, terpadu dan terarah serta berkesinambungan; penyelenggara kegiatan pengembangan jiwa kewirausahaan bagi generasi muda di lingkungannya; penanaman pengertian, memupuk dan meningkatkan kesadaran tanggung jawab sosial generasi muda; penumbuhan dan pengembangan semangat kebersamaan, jiwa kekeluargaan, kesetiakawanan sosial dan memperkuat nilai-nilai kearifan dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia; pemupukan kreatifitas generasi muda untuk dapat mengembangkan tanggung jawab sosial yang bersifat rekreatif, kreatif, edukatif, ekonomis produktif dan kegiatan praktis lainnya dengan mendayagunakan segala sumber dan potensi kesejahteraan sosial di lingkungannya secara swadaya; pendampingan dan advokasi sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial; penguatan sistem jaringan komunikasi, kerjasama, informasi dan kemitraan dengan berbagai sektor lainnya; penyelenggara usaha-usaha pencegahan permasalahan sosial yang aktual; pengembangan kreatifitas remaja, pencegahan kenakalan, penyalahgunaan obat terlarang (narkoba) bagi remaja; dan penanggulangan masalah-masalah sosial, baik secara preventif, rehabilitatif dalam rangka pencegahan kenakalan remaja, penyalahgunaan obat terlarang (narkoba) bagi remaja.
  • Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa atau Kelurahan (LPMD/K) mempunyai tugas menyusun rencana pembangunan secara partisipatif, menggerakkan swadaya gotong royong masyarakat, melaksanakan dan mengendalikan pembangunan, berfungsi : penampungan dan penyaluran aspirasi masyarakat dalam pembangunan; penanaman dan pemupukan rasa persatuan dan kesatuan masyarakat dalam kerangka memperkokoh Negara Kesatuan Republik Indonesia; peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan pemerintah kepada masyarakat; penyusunan rencana, pelaksanaan, pelestarian dan pengembangan hasil-hasil pembangunan secara partisipatif; penumbuhkembangan dan penggerak prakarsa, partisipasi, serta swadaya gotong royong masyarakat; dan penggali, pendayagunaan dan pengembangan potensi sumber daya alam serta keserasian lingkungan hidup.
  • Lembaga kemasyarakatan lainnya mempunyai tugas dan fungsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kedua, Salah satu faktor yang menentukan keberhasilan penguatan kelembagaan adalah adanya kemampuan dari Sumber daya manusia dalam kelembagaan itu sendiri. Untuk itu dalam rekruitmen pengurus lembaga kemasyarakatan sebagaimana diatur pasal 10 perda no 8 tahun 2009 harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut : bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945; dapat membaca dan menulis serta berbahasa Indonesia; berumur sekurang-kurangnya 25 (dua puluh lima) tahun atau sudah pernah menikah kecuali bagi Pengurus Karang Taruna; telah bertempat tinggal tetap sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan dengan tidak terputus-putus di Desa/Kelurahan setempat; dan bukan Perangkat Desa/Kelurahan setempat. Selain harus memenuhi persyaratan tersebut pengurus Lembaga Kemasyarakatan dilarang merangkap jabatan pada Lembaga Kemasyarakatan lainnya.

Masa bakti kepengurusan Lembaga Kemasyarakatan di desa selama 5 (lima) tahun terhitung sejak pengangkatan dan dapat dipilih kembali untuk periode berikutnya. Masa bakti kepengurusan Lembaga Kemasyarakatan di kelurahan selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak pengangkatan dan dapat dipilih kembali untuk periode berikutnya.

Selain persyaratan dalam rekruitmen pengurus guna meningkatkan kemampuan salah satu strategi dengan melaksanakan capacity building. “Capacity building” merupakan serangkaian strategi yang ditujukan untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan responsivitas dari kinerja pemerintahan, dengan memusatkan perhatian kepada dimensi: (1) pengembangan sumberdaya manusia; (2) penguatan organisasi; dan (3) reformasi kelembagaan (Grindle, 1997: 1 - 28).

Sementara itu, UNDP memfokuskan pada tiga dimensi yaitu: (1) tenaga kerja (dimensi sumberdaya manusia), yaitu kualitas SDM dan cara SDM dimanfaatkan; (2)modal (dimensi phisik) yaitu menyangkut peralatan, bahan-bahan yang diperlukan, dan gedung; dan (3) teknologi yaitu organisasi dan gaya manajemen, fungsi perencanaan, pembuatan keputusan, pengendalian dan evaluasi, serta sistim informasi manajemen. Dan United Nations memusatkan perhatiannya kepada: (1) mandat atau struktur legal; (2) struktur kelembagaan; (3) pendekatan manajerial; (4) kemampuan organisasional dan teknis; (5) kemampuan fiskal lokal; dan (6) kegiatan-kegiatan program (Edralin, 1997: 148 – 149).

Ketiga, Dalam hal finansial dilaksanakan dengan sebagaimana diatur dalam pasal 42 dan 43 Perda 8 Tahun 2009 Pendanaan Lembaga Kemasyarakatan di desa/kelurahan bersumber dari : Swadaya masyarakat; Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa/anggaran Kelurahan; Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Grobogan; Bantuan Pemerintah, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan/atau Pemerintah Daerah; dan Bantuan lain yang sah dan tidak mengikat.

Peyelenggaraan organisasi kelembagaan masyarakat di desa harus didukung dengan Kemampuan anggaran oleh karena itu dalam bidang keuangan Pemerintah Kabupaten Grobogan telah memperhatikan desa dengan memberikan mengatur alokasi 30% dari 70% Alokasi dana Desa untuk penguatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan dan Bantuan Operasional RT/RW.

Keempat, Perencanaan Pembangunan Desa, kegiatan ini dilaksanakan dengan memberikan petunjuk teknis perencamaan pembangunan desa yang pelaksanaannya harus melibatkan Lembaga Kemasyarakatan dan Masyarakat di Desa.

Dalam rangka memandirikan desa, menciptakan pemerintahan desa yang demokratis, profesional serta managerial. Penyelenggaraan pemerintahan desa harus mampu mewujudkan paran aktif masyarakat agar masyarakat senantiasa memiliki dan turut serta bertanggungjawab terhadap perkembangan kehidupan bersama sebagai sesama warga desa, serta penggunaan kewenangan pemerintahan desa dalam mengatur dan mengurus masyarakat setempat didasarkan pada hak asal usul dan nilai-nilai sosial budaya yang terdapat pada masyarakat setempat harus diselenggarakan dalam perspektif adiminstrasi pemerintahan negara yang selalu mengiuti perkembangan jaman. Di samping itu penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan di Desa harus mengakomodasi aspirasi masyarakat yang diartikulasi dan diagregasi melalui BPD dan Lembaga Kemasyarakatan sebagai mitra Pemerintah Desa, serta penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan di Desa ditujukan untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat melalui penetapan kebijakan, program dan kegiatan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat.

Artikel ini ditulis oleh : NurYasin, SSTP, MH (dengan judul aslinya : Penguatan Lembaga Kemasyarakatan Desa Di Kabupaten Grobogan Dalam Rangka Mewujudkan Pemerintahan Desa Yang Mandiri, Demokratis, Profesional dan Managerial}